POSO — Tuduhan menyesatkan yang beredar di media sosial terhadap Bupati Poso, Verna GM Inkiriwang, terkait kondisi jalan rusak di wilayah Watuawu, Kecamatan Lage kembali mencoreng etika bermedia dan menyesatkan opini publik.
Untuk itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Poso, Frits Sam Kandori, angkat bicara dan memberikan klarifikasi terkait hal yang sebenarnya terjadi.
Dalam pernyataannya kepada Bongkarsulteng Frits menjelaskan saat kejadian, dirinya ikut mendampingi langsung Bupati Poso dalam perjalanan menuju Tentena tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 08.30 WITA, dalam rangka kegiatan penanaman jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan daerah dan nasional di Tentena.
"Saat tiba di Watuawu, kami mendapati antrean kendaraan yang cukup panjang. Banyak warga berkumpul di jalan. Ibu Bupati pun turun langsung dari kendaraan untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat,” terang Frits kepada Bongkarsulteng, Minggu (3/8/25).
Momen itulah yang kemudian dipelintir oleh akun tidak bertanggung jawab dalam bentuk video yang kemudian diedarkan di media sosial. Padahal, menurut Frits, dialog antara masyarakat dan Bupati berlangsung terbuka dan penuh empati.
“Ibu Bupati menjelaskan bahwa jalan yang longsor tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan wewenang pemerintah daerah. Namun jalan alternatif yang masuk ke desa — yang menjadi kewenangan daerah — akan mulai dikerjakan paling lambat akhir Agustus setelah APBD Perubahan ditetapkan,” tambahnya.
Keluhan warga soal debu yang mengganggu kesehatan pun langsung ditindaklanjuti hari itu juga.
“Ibu Bupati memerintahkan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penyiraman jalan dua kali sehari guna mengurangi dampak debu bagi masyarakat. Ini bentuk kepedulian beliau terhadap keluhan masyarakatnya," jelas Frits.
Frits menyesalkan tindakan oknum yang menyebarkan informasi menyesatkan dengan memelintir isi video.
Ia mengingatkan bahwa publik harus cerdas dalam menyerap informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi palsu yang dibungkus seolah-olah sebagai kritik.
“Kami mengajak masyarakat Poso untuk menjaga persatuan, menyaring informasi, dan tidak memberi ruang bagi fitnah dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah. Pemerintah tetap bekerja dengan hati, mendengar dan hadir bersama rakyat,” tutupnya.
إرسال تعليق