Poso, Bongkarsulteng.my.id– Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Poso, Deddy Todongi, mendesak pemerintah daerah agar segera memberlakukan aturan resmi dan karcis masuk bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Lembah Bada, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso.
Menurut Deddy, selama ini kunjungan wisman ke kawasan megalitikum Lembah Bada masih berlangsung tanpa mekanisme pengawasan dan tanpa kontribusi resmi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sudah saatnya wisatawan mancanegara yang masuk ke Lembah Bada dikenai aturan dan karcis resmi. Tidak seperti daerah lain, seperti Toraja, yang telah menerapkan sistem tiket masuk bagi wisatawan,” ujarnya.
Deddy mengungkapkan, sebelumnya ia telah mengadakan pertemuan dengan dua camat dan para kepala desa yang ada di wilayah Lembah Bada, membahas usulan penerapan retribusi sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per orang bagi wisatawan asing. Namun, usulan tersebut tidak mendapat tindak lanjut hingga kini.
“Saya sudah pernah diundang oleh Camat yang ada di Bada, dan saya sepakat setiap wisman diberlakukan bea masuk seratus atau dua ratus ribu. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” ungkap Deddy.
Ia juga menyoroti praktik bebasnya pemandu wisata dan sopir dari luar daerah yang membawa wisatawan ke kawasan Bada tanpa melibatkan pemandu lokal dari HPI Poso. Hal itu, kata Deddy, melecehkan profesionalisme sesama pemandu wisata dan merugikan masyarakat lokal yang lebih memahami konteks budaya serta sejarah Austronesia di wilayah tersebut.
> “Kalau kami ke Toraja atau ke daerah lain, wajib menggandeng pemandu lokal. Tapi kenyataannya di lapangan, mereka datang dan masuk ke Bada dengan bebas tanpa koordinasi dengan kami di HPI,” tambahnya
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada profesionalisme antar pemandu, tetapi juga menghilangkan potensi ekonomi daerah serta menurunkan penghargaan terhadap nilai warisan prasejarah megalitikum yang menjadi kebanggaan Kabupaten Poso.
Deddy berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera menetapkan mekanisme resmi retribusi wisata serta pengaturan keterlibatan pemandu lokal, agar pengelolaan pariwisata di Lembah Bada menjadi lebih tertib, adil, dan berdaya saing.
“Tanah megalitikum ini adalah warisan dunia yang seharusnya dijaga dan dihargai. Jangan sampai karena bebasnya akses, nilai sejarah dan budaya Austronesia di Poso dianggap tidak berharga,” tutupnya.
-
Posting Komentar