Kegiatan yang diinisiasi Kejari Poso itu secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Ir. Heningsih E.G. Tampai, M.Si., Kepala Bapelitbangda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Poso.
Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai tata kelola pemerintahan yang sesuai koridor hukum, sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Kepala Kejaksaan Negeri Poso, Yos A. Tarigan, S.H., M.H., M.Ikom., dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan kepatuhan terhadap hukum, bukan semata-mata karena rasa takut terhadap sanksi.
Menurutnya, setiap pejabat publik harus menjadikan integritas dan ketelitian dalam menjalankan prosedur administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Kami ingin agar para pejabat tidak bekerja karena takut, tetapi karena sadar akan kepatuhan. Integritas dan kecermatan dalam prosedur adalah kunci utama menghindari kesalahan administrasi yang bisa berujung pada pidana," tegas Yos A. Tarigan.
Dalam kesempatan itu, Kajari Poso yang didampingi Plt. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Reza Torio Kamba, S.H., serta Kepala Seksi Intelijen Kendar Sudaryana, S.H., M.H., juga menawarkan pendampingan hukum bagi perangkat daerah hingga pemerintah desa. Pendampingan tersebut mencakup upaya pencegahan gratifikasi dan mitigasi risiko hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Poso yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar saat membacakan sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut memiliki arti strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, terutama dalam memahami berbagai perubahan regulasi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi menjadi aspek penting agar setiap kebijakan, program, maupun kegiatan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemahaman yang baik terhadap regulasi sangat diperlukan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Soeharto saat membacakan sambutan Bupati.
Bupati Poso berharap seluruh peserta mampu memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai mitigasi risiko hukum sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Poso semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Poso beserta seluruh jajaran yang telah berkontribusi memberikan edukasi hukum kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Poso sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Poso," tutupnya.
Melalui kegiatan ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Poso dan Kejaksaan Negeri Poso diharapkan semakin kuat dalam membangun budaya pemerintahan yang taat hukum, profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Sosialisasi ini juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Posting Komentar