Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., jajaran pemerintah daerah, serikat buruh, perwakilan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah.
Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini mengusung tema "Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja", yang menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat, produktif, dan berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid, yang menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai ruang dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memaksimalkan peran LKS Tripartit sebagai ruang dialog efektif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Tahun ini, kami mendorong penguatan kelembagaan, termasuk dukungan anggaran, agar LKS tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar hadir dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan," demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur.
Komitmen tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membangun hubungan industrial yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan, terutama di tengah dinamika dunia ketenagakerjaan yang terus berkembang.
Pada rangkaian kegiatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Poso secara resmi meluncurkan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Peluncuran ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, perwakilan pengusaha, dan serikat buruh sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas hubungan industrial.
Membacakan sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, Wakil Bupati Soeharto Kandar menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Mitigasi PHK merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai persoalan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja.
"Pembentukan Satgas Mitigasi PHK ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, perwakilan pengusaha, dan perwakilan serikat buruh/pekerja Kabupaten Poso, kita menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas hubungan industrial dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja," ujar Wakil Bupati saat membacakan sambutan Bupati.
Bupati berharap Satgas Mitigasi PHK dapat menjadi wadah koordinasi yang efektif dalam mencari solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Kabupaten Poso.
Pemerintah Kabupaten Poso, lanjutnya, juga berkomitmen terus membangun harmonisasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan.
"Kami akan terus membuka ruang dialog yang komunikatif, konstruktif, dan berkelanjutan sehingga setiap perbedaan pandangan maupun persepsi dapat dijembatani dengan baik melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan," demikian sambutan Bupati.
Di akhir sambutan, Bupati mengajak seluruh perusahaan, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan hubungan kerja yang sehat, adil, produktif, dan berkelanjutan. Dengan terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif, diharapkan investasi di Kabupaten Poso semakin berkembang, kesempatan kerja semakin luas, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2026 di Kabupaten Poso berlangsung penuh semangat kebersamaan dan menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh elemen ketenagakerjaan dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, harmonis, serta berkeadilan.
إرسال تعليق