Workshop mengusung tema "Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang APBN dan Kebijakan Pemerintah Terkait Desa" dan dibuka secara resmi oleh Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Henri Kusuma Muhidin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Poso, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Poso.
Dalam workshop tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, H. Muhidin Mohammad Said, S.E., M.B.A., tampil sebagai narasumber utama. Ia memaparkan materi mengenai pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah di sektor desa.
Muhidin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang dipengaruhi konflik internasional dan ketegangan geopolitik.
Salah satu bentuk komitmen tersebut, kata Muhidin, adalah memastikan harga barang-barang bersubsidi tetap stabil hingga akhir tahun guna menjaga daya beli masyarakat.
"Di tengah situasi global yang tidak menentu akibat perang, pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga barang bersubsidi seperti minyak dan gas agar tidak naik sampai Desember nanti. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat kecil dan kelompok rentan," tegas Muhidin.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, Muhidin menilai pembangunan desa harus menjadi prioritas utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, desa kini tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Pembangunan desa harus menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat," ujarnya.
Workshop tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah pusat yang membahas berbagai aspek pengelolaan dana desa.
Perwakilan BPKP menyampaikan materi mengenai penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan desa sebagai langkah mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan mekanisme penyaluran dana desa, sekaligus memberikan pemahaman teknis kepada para kepala desa mengenai prosedur penyaluran anggaran sesuai ketentuan pemerintah.
Materi lainnya disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang menyoroti strategi pengembangan ekonomi dan investasi desa sebagai upaya mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang menyampaikan bahwa workshop tersebut menjadi momentum penting bagi para kepala desa dan camat untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban dana desa.
Ia mengingatkan seluruh aparatur desa agar terus meningkatkan kapasitas dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Selain itu, Bupati Verna juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Tak kalah penting, ia mengingatkan seluruh kepala desa untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan anggaran karena dana desa merupakan amanah negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
"Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Bupati Verna.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama workshop sehingga tata kelola keuangan desa di Kabupaten Poso semakin tertib, profesional, transparan, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Workshop ditutup dengan sesi diskusi panel yang berlangsung interaktif antara narasumber dan peserta, dilanjutkan dengan penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi kepada para pemateri.
إرسال تعليق